Tsunami Sarjana di Tengah Gurun Literasi

Setiap tahun, linimasa media sosial kita dipenuhi oleh foto-foto senyum sumringah anak muda berbalut toga hitam. Gedung-gedung pertemuan disewa, karangan bunga berjejer, dan pidato rektor menggema tentang bagaimana para lulusan ini akan “menjadi agen perubahan” dan “menyongsong Indonesia Emas”. Secara kuantitas, mesin pendidikan tinggi kita bekerja dengan sangat efisien. Jutaan sarjana dicetak, dilepas ke pasar tenaga kerja dengan selembar ijazah berstempel emas.

Namun, di balik selebrasi ritual akademik tersebut, ada sebuah paradoks yang gelap dan menakutkan, nyatanya kita sedang mengalami inflasi sarjana di tengah deflasi literasi yang luar biasa kronis.

Kita memiliki banyak orang yang lulus mata kuliah, tetapi sangat sedikit yang benar-benar bisa membaca. Kemampuan mendekode alfabet memang tinggi, namun kemampuan membedah struktur makna, menalar teks secara kritis, dan mengaitkan gagasan dengan realitas sosial seolah telah menguap.

1. Fakta Keras: Angka yang Menelanjangi Kegagalan Sistem

Sebelum masuk ke dalam analisis filosofis, mari kita letakkan kaki kita pada realitas data. Kesenjangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kualitas literasi nasional adalah jurang yang terlalu lebar untuk diabaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia terus mencetak lebih dari 1,5 hingga 1,7 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Tingkat Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi juga terus didorong naik. Di atas kertas, kita seolah sedang bergerak menjadi bangsa kaum intelektual.

Namun, mari kita benturkan angka kemegahan tersebut dengan realitas literasi kita:

• Skor PISA (Programme for International Student Assessment): Laporan PISA 2022 menunjukkan bahwa skor kemampuan membaca siswa Indonesia masih terjerembap di papan bawah global, bahkan mengalami penurunan poin dibandingkan periode sebelumnya.
• Indeks Minat Baca: Data klasik dari UNESCO menyebutkan indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca.
• Darurat Literasi Digital: Indeks Literasi Digital nasional mungkin meningkat pada aspek infrastruktur, namun sangat lemah pada aspek critical thinking dan budaya (digital culture). Generasi terdidik kita lebih rentan termakan hoaks, manipulasi emosional, dan bias algoritma.

Bagaimana mungkin negara yang mencetak jutaan sarjana setiap tahun bisa memiliki masyarakat dengan literasi yang sebegitu dangkal? Jawabannya terletak pada bagaimana sistem pendidikan kita telah dikomodifikasi secara brutal.

Ketika metrik keberhasilan pendidikan direduksi menjadi sekadar angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan durasi lulus tepat waktu, kampus kehilangan fungsinya sebagai rahim pemikiran, berubah menjadi sekadar pabrik sertifikasi.

Baca artikel terkait: Komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia

2. Realisme Kapitalis di Bangku Kuliah: Mahasiswa Sebagai Konsumen

Untuk memahami matinya budaya literasi di kampus, kita harus melihat struktur ekonomi-politik yang menaunginya. Hari ini, perguruan tinggi beroperasi di bawah bayang-bayang apa yang secara sosiologis sering dikritik sebagai realisme kapitalis. Dalam sistem ini, ada hegemoni keyakinan bahwa pendidikan harus melayani pasar, dan tidak ada alternatif lain di luar itu.

Hubungan antara kampus dan mahasiswa telah bergeser menjadi hubungan antara penyedia jasa (produsen) dan pelanggan (konsumen).

• Mahasiswa (Konsumen): Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, sehingga merasa berhak menuntut “struk pembelian” berupa ijazah dan nilai A dengan usaha kognitif seminimal mungkin.
• Dosen dan Kampus (Penyedia Jasa): Dituntut oleh beban administratif yang gila-gilaan, akreditasi, dan KPI (Key Performance Indicators), sehingga sering kali tidak punya waktu untuk membimbing mahasiswa agar benar-benar bernalar. Mereka terpaksa memuluskan jalan kelulusan demi menjaga “rating” universitas.

Akibatnya, aktivitas membaca buku teks tebal, jurnal yang rumit, atau filsafat yang mendalam dianggap sebagai aktivitas yang tidak efisien. Mengapa harus membaca buku karya sosiolog klasik yang tebalnya 500 halaman jika bisa mencari ringkasannya di Wikipedia atau meminta kecerdasan buatan menyusunkan makalah dalam lima menit?

Buku direduksi menjadi slide presentasi, pemikiran kompleks dipangkas menjadi bullet points. Mahasiswa lulus tanpa pernah sekali pun menamatkan satu buku akademis secara utuh. Ini adalah kelelahan budaya di mana hasrat untuk mencari kebenaran telah digantikan oleh kecemasan administratif (takut drop out, takut telat lulus, takut IPK kecil).

3. Hilangnya Analisis Semantik: Ketidakmampuan Membaca “Dunia”

Krisis literasi di tingkat perguruan tinggi nyatanya adalah bukti matinya kemampuan analisis struktural dan semantik. Ketika seorang sarjana tidak terbiasa melakukan deep reading (membaca mendalam), mereka kehilangan kemampuan untuk melihat pandangan dunia (worldview) di balik sebuah teks.

Membaca secara mendalam menuntut kita membongkar anatomi makna. Misalnya, ketika seorang mahasiswa membaca kata “Pembangunan” atau “Modernisasi” dalam kebijakan publik, pembaca yang literat tidak akan menelannya mentah-mentah. Ia akan melakukan dekonstruksi: Pembangunan menurut siapa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang digusur atas nama modernisasi?

Setiap kata dan teks tidak berdiri di ruang hampa. Ia terikat pada struktur kekuasaan dan sejarah pembentukan maknanya. Sarjana yang miskin literasi akan dengan mudah dijajah oleh narasi teks yang menindas tanpa ia sadari. (Begitu kira-kira bahasanya Gadamer soal segala realitas ini)

Kegagalan melakukan pembacaan semantik ini menjelaskan mengapa banyak sarjana yang secara akademis cemerlang, namun secara sosial tumpul. Mereka bisa mengoperasikan perangkat lunak statistik yang rumit, namun gagap saat harus memahami jeritan ketidakadilan struktural di sekitarnya. Mereka membaca huruf, namun buta terhadap makna.

4. Anomie dan Sarjana yang Terasing (Alienasi Akademik)

Fenomena sarjana yang gagap literasi ini bermuara pada kondisi anomie, sebuah keterasingan sosial yang destruktif. Jutaan pemuda diasingkan dari realitas desanya, dari kebudayaannya, dikurung dalam tembok-tembok kampus dan dicekoki teori-teori usang yang tidak menapak bumi, hanya untuk menyadari bahwa setelah lulus, ilmu mereka tidak aplikatif dan lapangan kerja tidak tersedia.

Dalam kondisi yang teralienasi ini, literasi seharusnya menjadi jangkar yang mengembalikan kewarasan dan ikatan sosial. Buku, sastra, jurnal penelitian lapangan, dan diskusi kritis adalah medium untuk membangun kembali kohesi sosial.

Namun, karena otot literasi mereka lumpuh sejak di bangku kuliah, para sarjana ini tidak mampu mengartikulasikan kebingungan dan kemarahan mereka. Mereka lari pada eskapisme instan, budaya doom-scrolling di media sosial, konsumsi konten hiburan murahan, atau terjebak dalam gaya hidup kelas menengah yang artifisial, yang akhirnya memisahkan mereka dari kelas pekerja dan masyarakat akar rumput. Inilah tragedi terbesarnya, pendidikan tinggi yang seharusnya melahirkan kaum intelektual organik yang merakyat, justru memproduksi elit-elit berijazah yang terasing dari penderitaan masyarakatnya sendiri.

5. Merombak Ekosistem: Apa yang Harus Dilakukan?

Kita tidak bisa membiarkan tragedi ini berlarut-larut. Membangun kampus bertingkat sepuluh atau memberikan beasiswa triliunan rupiah tidak akan banyak berarti jika budaya literasi kritisnya mati. Beberapa langkah struktural dan kultural harus segera ditegakkan:

1. Kembalikan Buku ke Tengah Kurikulum: Dosen harus berani memaksa mahasiswa membaca buku sumber primer (primary sources), bukan sekadar diktat atau modul ringkasan. Membaca teks-teks klasik, baik sejarah, sosiologi, maupun sains, secara utuh akan melatih ketahanan kognitif (meningkatkan attention span) mahasiswa.
2. Ubah Metrik Penilaian: Berhentilah memuja ujian pilihan ganda atau makalah hasil salin-tempel (copy-paste). Penilaian harus dikembalikan pada tradisi dialektika, ujian lisan komprehensif, bedah buku, dan penugasan esai reflektif yang memaksa mahasiswa untuk menautkan teori dengan realitas lapangan.
3. Hancurkan Tembok Disiplin Ilmu: Sarjana teknik butuh sastra agar mereka punya empati; sarjana sosiologi butuh ilmu ekonomi politik agar analisis mereka tajam. Literasi lintas disiplin akan melahirkan sarjana yang cara berpikirnya tidak kaku bagai mesin birokrasi.
4. Membangun Ruang-Ruang Literasi Independen: Karena kampus telah dikooptasi oleh sistem administratif yang kaku, komunitas literasi di luar kampus menjadi sangat esensial. Kita membutuhkan perpustakaan digital terbuka, klub baca virtual, dan platform esai yang memfasilitasi pertukaran gagasan radikal yang mungkin tidak mendapat tempat di jurnal-jurnal kampus yang berorientasi pada indeks Scopus semata.

Kesimpulan: Gelar Adalah Kertas, Literasi Adalah Daya Hidup

Memiliki gelar sarjana di era sekarang perlahan-lahan berubah menjadi sebuah standar minimal sebuah syarat administratif belaka untuk melewati screening HRD perusahaan. Ia tidak lagi menjanjikan kedalaman kebijaksanaan, apalagi jaminan moral. Literasi adalah kemampuan membaca mendalam, menalar secara kritis, dan merangkai makna, bukanlah ornamen yang memperindah gelar akademik. Literasi adalah daya hidup. Ia adalah perlawanan menolak direduksi menjadi sekadar sekrup dalam mesin industri raksasa.