Bantuan Perut Dikorupsi, Otak Dibiarkan Mati: Mengapa Negara Tak Pernah Mensubsidi Perpustakaan Desa?
Di atas kertas, janjinya terdengar seperti jalan pintas menuju kejayaan: program makan bergizi gratis untuk anak bangsa. Niatnya seolah mulia, yakni mengentaskan stunting dan mendongkrak kecerdasan kognitif generasi masa depan. Namun, realitas politik dan birokrasi kita selalu memiliki cara untuk mengubah utopia menjadi tragedi. Terbukti ketika program ini ketok palu, aroma birokrasi yang korup pelan-pelan menyeruak. Dah hasilnya benar terjadi.
Kita sedang menyaksikan cetak biru bagaimana sistem ini bekerja.
Negara begitu terobsesi mensubsidi perut, karena pengadaan barang logistik bernilai triliunan adalah ladang basah bagi komisi dan rente, sementara urusan menyuapi “otak” dan “akal” warga dibiarkan mati kelaparan. Melihat lanskap kebijakan yang begitu transaksional ini, sebuah pertanyaan radikal patut kita tawarkan, Daripada menghamburkan anggaran untuk logistik makanan yang rantai distribusinya penuh kebocoran, mengapa negara tidak pernah serius mengucurkan subsidi untuk membangun ekosistem perpustakaan kecil di setiap desa?
Bagi akal sehat, ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran. Ini adalah persoalan paradigma. Membiarkan masyarakat kenyang (itu pun kalau makanannya sampai) tetapi secara intelektual teralienasi adalah resep sempurna untuk mempertahankan status quo.
1. Anatomi Kebijakan Populis dan Komodifikasi Warga
Untuk memahami mengapa anggaran selalu lari ke proyek-proyek fisik atau bantuan logistik, kita harus membedah struktur ekonomi-politiknya. Bantuan makanan atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah komoditas politik yang sangat instan. Ia mudah difoto, mudah dijadikan bahan kampanye, dan yang paling penting adalah ia melibatkan sistem tender pengadaan raksasa.
Saat masyarakat hanya diposisikan sebagai “perut yang harus diisi”, warga sebetulnya mengalami komodifikasi. Kita sebagai warga direduksi menjadi sekadar angka statistik dalam laporan pengentasan kemiskinan. Kebijakan semacam ini melahirkan masyarakat yang pasif, yang hanya menengadahkan tangan menunggu distribusi dari pusat. Ketika distribusi itu disunat oleh koruptor di tingkat daerah, masyarakat yang pasif ini tidak memiliki kapasitas analitis maupun keberanian struktural untuk melawan.
Bagi dapur redaksi, kita membaca, sederhananya kebijakan yang hanya berfokus pada pemenuhan biologis tanpa disertai pemberdayaan intelektual pada akhirnya hanya akan menciptakan kelas pekerja yang pasrah pada eksploitasi, sebuah bentuk anomie di mana norma keadilan sosial pelan-pelan runtuh. Cukup paradoksal. —
Bisa dibaca: Paradoks Bantuan Sosial
Jika negara benar-benar ingin mengatasi kebodohan struktural, intervensinya tidak bisa berhenti di piring makan. Nutrisi biologis memang penting, tetapi tanpa nutrisi intelektual, kita hanya sedang mencetak tenaga kerja murah yang sehat secara fisik untuk mesin industri, bukan manusia merdeka yang mampu berdaulat atas tanah dan nasibnya sendiri.
2. Mengapa Negara “Takut” Mensubsidi Perpustakaan?
Mari kita berandai-andai, bagaimana jika separuh saja dari anggaran triliunan yang bocor itu dialihkan menjadi Subsidi Literasi Nasional? Setiap desa mendapatkan dana abadi untuk membangun satu perpustakaan kecil, lengkap dengan pustakawan yang digaji layak, koneksi internet, dan koleksi buku yang dikurasi sesuai kebutuhan geografis desa tersebut.
Mengapa hal ini jarang sekali menjadi program unggulan pemerintah? Jawabannya sinis namun logis, kita menggarisbawahai bahwa pengetahuan tidak bisa di-mark-up dengan mudah, dan masyarakat yang cerdas adalah ancaman bagi politisi busuk.
- Rantai Korupsi yang Sempit: Membangun perpustakaan desa dan membeli buku memiliki rantai distribusi yang lebih transparan dibandingkan proyek pengadaan ayam potong, susu, atau kotak makan harian yang harganya fluktuatif dan mudah dimanipulasi kwitansinya.
- Efek Kritis: Buku memicu diskursus. Ketika seorang anak desa membaca sejarah pergerakan agraria, atau ketika seorang petani membaca tentang hukum pertanahan, mereka akan mulai bertanya ke mana perginya sertifikat tanah mereka. Masyarakat yang memiliki literasi mendalam tidak akan bisa disuap dengan janji populis menjelang pemilu.
Dalam bayang-bayang realisme kapitalis, sistem lebih memilih mempertahankan masyarakat dalam kondisi kelelahan kultural (cultural exhaustion). Biarkan mereka sibuk bekerja, lalu biarkan mereka sibuk mengantre bansos atau makan siang gratis. Waktu untuk merenung, membaca, dan menganalisis secara diam-diam dirampas.
3. Perpustakaan Desa Sebagai Ruang Perlawanan dan Kohesi Sosial
Selama ini yang bertaburan justru benih-benih korupsi lainnya, sebut saja Koperasi Desa Merah Putih. Terdengar inovatif dan cemerlang. Tapi faktanya, ia jadi lahan basah untuk pelanggengan status quo lainnya.
Baca juga: Punya anggaran jumbo koperasi desa merah putih dinilai rawan korupsi
Selain itu, selama ini, pusat aktivitas desa sering kali berpusat pada balai desa (yang hierarkis dan kaku) atau pos kamling. Kita membutuhkan The Third Place (Ruang Ketiga) yang benar-benar inklusif. Di sinilah letak revolusi “Subsidi Perpustakaan” itu.
Walau terdengar ambisius juga, tapi setidaknya ruangan baca bisa menjadi pelengkap di samping ruang-ruang aktivitas warga desa di balai desa. Fenomena yang baru dan akan menjadi sejarah. Dampaknya bisa pelan-pelan terasa seperti:
- Sentra Resolusi Masalah Logistik & Ekonomi: Daripada menunggu penyuluh pertanian yang jarang datang, petani bisa mendatangi perpustakaan desa untuk mencari literatur atau mengakses jurnal terbuka mengenai pupuk organik buatan sendiri.
- Merawat Memori Kolektif: Di perpustakaan ini, sejarah lokal, mitos, dan kearifan desa didokumentasikan. Hal ini memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Mereka merasa memiliki ikatan masa lalu dan masa depan yang sama, membuat mereka lebih tangguh menghadapi ancaman eksternal seperti perampasan lahan oleh korporasi.
- Pelatihan Kesadaran Kelas: Di ruang-ruang perpustakaan inilah, warga bisa membedah mengapa jalan desa mereka rusak dan ke mana perginya dana desa. Ini adalah literasi politik yang mematikan ruang gerak para koruptor di tingkat lokal.
Kami mencetak tebal jika solidaritas masyarakat (kohesi sosial) tidak bisa dibangun di atas perut yang kenyang karena sedekah negara, melainkan di atas kesadaran kolektif yang dirawat melalui pertukaran gagasan di ruang-ruang publik yang egaliter.
