Bebas Buta Huruf, Terjebak Buta Nalar: Menggugat Krisis Kognitif di Balik Angka Statistik
Secara administratif, kita boleh menepuk dada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka melek huruf penduduk Indonesia usia 15-59 tahun telah mencapai lebih dari 99%. Di atas kertas, program pemberantasan buta aksara yang digaungkan sejak era kemerdekaan telah menemui garis finisnya. Mayoritas dari kita sudah bisa mengenali alfabet, mengeja suku kata, dan merangkainya menjadi sebuah kalimat.
Namun, mari kita menengok realitas di lapangan, atau lebih tepatnya di layar gawai kita sehari-hari. Jutaan orang yang di atas kertas “melek huruf” ini adalah orang-orang yang sama yang setiap hari menyebarkan hoaks kesehatan di grup keluarga, menelan mentah-mentah judul berita provokatif tanpa membaca isinya, dan terjebak dalam sesat pikir (logical fallacy) ketika berdebat di ruang publik maya.
Kemampuan membaca teks secara mekanis ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan menalar, menganalisis, dan membedah kompleksitas dunia. Kita mahir melafalkan kata, tetapi lumpuh dalam menangkap struktur maknanya.
1. Ilusi Kemajuan, Mengeja Tanpa Memahami
Buta nalar berakar pada reduksi definisi “membaca” itu sendiri. Sistem pendidikan kita selama puluhan tahun terjebak pada capaian teknis asal siswa bisa membaca teks di papan tulis dengan lantang, maka tugas selesai. Namun, membaca yang sesungguhnya adalah proses kognitif tingkat tinggi yang menuntut dekode, evaluasi, dan sintesis.
Ketika dihadapkan pada teks yang menuntut penalaran, sistem kognitif masyarakat kita kolaps. Hal ini dibuktikan secara gamblang oleh laporan PISA (Programme for International Student Assessment) di mana skor kemampuan membaca siswa Indonesia secara konsisten berada di sepertiga terbawah global. Lebih parah lagi, saat berinteraksi di ruang maya, Laporan Digital Civility Index dari Microsoft menempatkan netizen Indonesia sebagai salah satu yang paling tidak sopan dan sangat reaktif di Asia Tenggara.
Kereaktifan ini adalah gejala utama buta nalar. Orang yang buta nalar merespons teks menggunakan sistem limbik (pusat emosi) di otaknya, bukan menggunakan korteks prefrontal (pusat logika). Ketika mereka melihat judul berita “Harga Sembako Meroket, Pemerintah Gagal”, mereka tidak lagi merasa perlu membaca paragraf demi paragraf untuk memahami konteks rantai pasok global atau inflasi. Huruf-huruf itu sekadar memicu kemarahan, bukan memantik keingintahuan.
2. Hilangnya Analisis Semantik dalam Ruang Publik
Untuk membedah mengapa kita bisa membaca namun gagal menalar, kita perlu meminjam pendekatan semantik struktural. Setiap kosakata kunci yang kita baca tidak pernah berdiri sendiri, ia terikat dalam sebuah jaringan relasional yang membentuk satu pandangan dunia (worldview) yang utuh.
Sebagai contoh, ambillah kata “Keadilan” atau “Kesejahteraan”. Orang yang melek huruf tapi buta nalar akan membaca kata ini sebagai slogan kosong. Ketika seorang politisi menjanjikan “Kesejahteraan”, massa bersorak. Namun, mereka yang memiliki nalar kritis akan melakukan dekonstruksi struktural terhadap kosakata tersebut, Apa definisi kesejahteraan dalam konteks teks ini? Apakah kesejahteraan yang dimaksud bertumpu pada akumulasi kapital, atau pada pemerataan distribusi? Bagaimana kata ini berelasi dengan kata ‘kebijakan’ dan ‘pajak’ di kalimat berikutnya?
“Pecayalah, jika kemampuan analisis semantik hilang dari masyarakat, bahasa tidak lagi berfungsi sebagai medium untuk mencari kebenaran, melainkan turun derajatnya menjadi instrumen manipulasi massa.”
Kegagalan kita dalam memahami anatomi makna inilah yang membuat hoaks begitu subur. Masyarakat membaca informasi palsu seolah-olah itu adalah realitas yang tunggal, tanpa memiliki kerangka konseptual untuk membandingkan, menguji, atau mencari kontradiksi di dalam teks tersebut. Bahasa dilucuti dari kedalamannya, menyisakan cangkang-cangkang kata yang bebas diisi oleh agenda para demagog.
