Mengapa Korupsi Menjadi Tata Bahasa Kebudayaan Kita?
3. Anomie dan Pusaran Realisme Kapitalis
Melangkah ke era kiwari, kita berhadapan dengan struktur ekonomi modern yang hiper-konsumtif. Di bawah bayang-bayang apa yang sering disebut sebagai realisme kapitalis, kesuksesan seorang individu direduksi semata-mata pada akumulasi kapital dan kemampuan memamerkan estetika kelas menengah ke atas.
Kondisi ini memicu fenomena anomie berskala masif. Anomie adalah sebuah keadaan di mana norma-norma sosial lama runtuh, namun norma moral yang baru belum terbentuk secara mapan, meninggalkan individu dalam keterasingan dan kebingungan nilai.
Birokrat, politisi, bahkan masyarakat sipil berada di bawah tekanan konstan untuk mengamankan posisi kelas sosial mereka. Ketika sistem formal (gaji yang rasional, jenjang karier yang meritokratis) tidak mampu mengejar tuntutan gaya hidup hiper-konsumtif, maka terjadilah korsleting etika. Korupsi menjadi semacam “katup pengaman” bagi mereka yang tidak ingin tergilas oleh efisiensi mesin kapitalisme modern. Keterasingan dari nilai-nilai luhur membuat individu tidak lagi merasa bersalah saat merampas hak orang lain, karena orang lain di luar lingkarannya hanyalah angka atau kompetitor dalam sirkuit ekonomi.
4. Arsitektur Birokrasi Menciptakan Friksi untuk Memeras Transaksi
Menariknya, korupsi juga dipertahankan melalui desain ruang dan sistem administratif itu sendiri. Berbeda dengan dunia digital yang berlomba-lomba menciptakan pengalaman pengguna yang mulus tanpa hambatan, birokrasi tradisional kita justru sering kali secara sengaja dirancang untuk dipenuhi dengan “friksi”.
Meja yang terlalu banyak, regulasi yang saling tumpang tindih, dan prosedur berbelit-belit bukanlah sekadar inkompetensi administratif. Secara sosiologis, ini adalah desain kekuasaan. Setiap meja, setiap cap, dan setiap tanda tangan adalah titik henti (chokepoint) di mana kekuasaan bisa dikonversi menjadi rente (keuntungan finansial). Publik diposisikan dalam ruang negatif yang tak berdaya. Untuk menghindari kelelahan birokratis dan mempercepat proses, publik secara sukarela menawarkan “pelumas”.
Memerangi korupsi di negeri ini ibarat melawan bayangan kita sendiri. Mengandalkan operasi tangkap tangan atau memperberat hukuman kurungan saja tidak akan pernah memutus rantai ini, karena pendekatan hukum hanya memotong rumput tanpa mencabut akarnya.
Kita memerlukan sebuah intervensi kebudayaan yang holistik. Pertama, kita harus merebut kembali bahasa kita. Kita harus membuang eufemisme yang melindungi kejahatan dan mulai menamai korupsi dengan sebutan yang menelanjangi sifat parasitnya. Literasi masyarakat harus diarahkan pada ketajaman semantik agar kita tidak lagi dikelabui oleh tata krama verbal yang koruptif.
Kedua, kita harus membongkar ilusi kohesi sosial kita. Loyalitas pada kelompok harus diletakkan di bawah prinsip meritokrasi dan keadilan universal. Terakhir, kita harus menyediakan ruang-ruang diskursus alternatif untuk menantang narasi realisme kapitalis yang mencekik. Kesuksesan dan eksistensi manusia tidak boleh direduksi sekadar pada akumulasi harta yang diraih dari jalan pintas.
Bangsa kita cenderung korupsi bukan karena ada gen kriminal dalam DNA kolektif kita, melainkan karena sejarah, bahasa, dan struktur ekonomi kita secara konsisten memberi penghargaan pada mereka yang berkhianat. Tugas generasi kita adalah menulis ulang naskah kebudayaan tersebut, satu kata dan satu pemikiran pada satu waktu.
