Distopia Sulitnya Punya Rumah dan Hidup Sebagai Generasi Sewa

Kiranya sudah sepuluh tahun lalu, pada tahun 2016, Forum Ekonomi Dunia (WEF) merilis sebuah video prediksi yang memicu gelombang perdebatan global. Salah satu poin utamanya berbunyi singkat namun menggema layaknya mantra distopia: “You’ll own nothing. And you’ll be happy” (Anda tidak akan memiliki apa-apa, dan Anda akan bahagia). Kutipan ini, terlepas dari konteks aslinya, telah menjadi semacam ramalan yang secara perlahan mewujud dalam arsitektur ekonomi kiwari.

Di layar ponsel pintar kita hari ini, narasi tersebut direduksi dan dikemas ulang menjadi tren gaya hidup yang memikat. Generasi muda disuguhi estetika budaya nomaden digital, co-living space bergaya industrial-minimalis, hingga kebanggaan menjadi warga dunia yang tidak terikat oleh hipotek puluhan tahun. Konsep kepemilikan rumah secara perlahan digeser oleh ide Housing as a Service (HaaS), yang mana sebuah tempat tinggal bukanlah hak milik, melainkan layanan berbasis langganan.

Namun, di balik fasad kebebasan spasial yang dipromosikan habis-habisan oleh kapitalisme modern ini, ada sebuah bayang tegangan sosiologis yang mengkhawatirkan. Apakah hilangnya kebutuhan atau lebih tepatnya, kemampuan untuk memiliki rumah ini benar-benar sebuah evolusi kultural menuju kebebasan absolut? Ataukah kita sedang digiring masuk ke dalam sebuah bentuk feodalisme baru, di mana kita selamanya menjadi penyewa di tanah kita sendiri?

Untuk membedah fenomena ini, kita tidak bisa hanya bersandar pada asumsi. Kita harus melihat pada angka dan statistik yang menstruktur realitas kelas pekerja modern. Keengganan generasi Milenial dan Gen Z untuk membeli rumah sering kali dibingkai sebagai “pilihan gaya hidup yang fleksibel”. Namun, data menunjukkan bahwa ini bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan struktural.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sering dirilis dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi angka backlog (kekurangan ketersediaan rumah) yang menyentuh lebih dari 12 juta unit. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya karena pasokan rumah yang terjangkau tidak mampu mengimbangi laju pembentukan keluarga baru.

Di sisi lain, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ketimpangan yang brutal antara kenaikan upah minimum dan inflasi harga properti. Menurut berbagai riset ekonomi independen dan indeks harga properti, harga rumah di wilayah sub-urban dan perkotaan Indonesia mengalami lonjakan rata-rata 5 hingga 10 persen setiap tahunnya, sementara kenaikan upah riil kelas pekerja sering kali tertahan di bawah laju inflasi.

Realitas statistik ini menciptakan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai Generation Rent (Generasi Penyewa). Ketika rasio harga rumah terhadap pendapatan tahunan (Price to Income Ratio) meroket melampaui batas kewajaran, membeli rumah adalah gairah yang mustahil secara matematis bagi sebagian besar pekerja kerah putih di kawasan urban. Jadi, ketika budaya pop meromantisasi “hidup berpindah-pindah” atau “nomaden”, hal itu sejatinya adalah mekanisme koping dari generasi modern untuk menelan pil pahit ketidakmampuan ekonomi dengan dibalut preferensi estetika.

Pergeseran dari hak milik menuju sistem berlangganan ini adalah manifestasi paling paripurna dari kerangka pikir Realisme Kapitalis yang dicetuskan oleh filsuf Mark Fisher. Dalam logika ini, sistem ekonomi bergerak menuju akumulasi modal yang nyaris tanpa friksi, menempatkan segala aspek kehidupan manusia sebagai komoditas yang bisa disewakan secara berulang.

Kita telah melihat pola ini di industri lain, kita tidak lagi membeli kaset atau CD, kita berlangganan layanan streaming musik; kita tidak membeli perangkat lunak, kita membayar lisensi bulanan. Kini, logika ekstraktif yang sama diterapkan pada ruang hidup kita. Korporasi raksasa dan entitas oligarki properti perlahan memonopoli lahan-lahan strategis, membangun kompleks apartemen dan co-living untuk disewakan secara abadi.

Akibatnya, individu kehilangan salah satu sarana paling mendasar untuk membangun stabilitas finansial antargenerasi. Rumah, secara historis, adalah aset yang mengamankan seseorang dari kebangkrutan di hari tua. Ketika hak milik ini dieliminasi dan diganti dengan biaya sewa yang berfluktuasi mengikuti algoritma pasar, masyarakat ditempatkan dalam posisi kerentanan permanen.

Lantas, bagaimana kebudayaan modern mampu menormalisasi distopia ini tanpa memicu kemarahan massal? Jawabannya terletak pada kekuatan desain antarmuka, arsitektur, dan rekayasa estetika.

Ruang-ruang sewaan modern dirancang dengan kurasi visual yang sangat teliti. Interior didominasi oleh palet warna bumi yang menenangkan, perabotan pintar berdesain ramping, dinding semen ekspos yang memberikan kesan industrialis, hingga ruang negatif (negative space) yang ditata agar terlihat sinematik dan, tentu saja, Instagramable.

Estetika yang menjamur di lini masa media sosial ini bertindak layaknya obat penenang kultural. Ia menyamarkan kecemasan eksistensial generasi kelas pekerja. Seseorang bisa merasa divalidasi identitas kelas menengahnya karena tinggal di sebuah co-living estetik di pusat kota, meminum kopi yang diseduh dari mesin espreso komunal, meskipun pada kenyataannya sebagian besar gajinya habis untuk membayar sewa ruangan seluas 12 meter persegi tersebut.

Kemasan visual ini mendikte persepsi kita. Kita dibuat merasa “berada di garis depan peradaban” karena menolak nilai-nilai konvensional seperti memiliki rumah tapak. Kita dipaksa menelan gagasan bahwa pengalaman (experiences) jauh lebih berharga daripada kepemilikan (ownership). Padahal, narasi ini adalah strategi linguistik dan kultural dari pasar untuk menjaga agar masyarakat yang miskin aset ini tetap merasa bahagia dan produktif.

Masa depan di mana kita tidak memiliki rumah adalah bentuk mutakhir dari eksploitasi di mana stabilitas diubah menjadi barang mewah yang tak terjangkau. Budaya hidup modern, yang sering kali diagungkan lewat layar ponsel pintar kita, sejatinya sedang mengorkestrasi sebuah peradaban nomaden tanpa kompas.

Generasi hari ini perlu merebut kembali diskursus mengenai ruang hidup. Hak atas tempat tinggal dan tanah adalah prasyarat fundamental bagi tegaknya martabat dan kohesi sosial kemanusiaan. Jika kita membiarkan kebudayaan kita terus didikte oleh antarmuka yang mengagungkan kebebasan tanpa akar, kita mungkin memang tidak akan memiliki apa-apa di masa depan. Namun pertanyaannya, benarkah kita akan bahagia di atas ketiadaan itu?

Namun pada akhirnya, jika kita menatap relung terdalam dari arsitektur ekonomi hari ini, kita berhadapan dengan sebuah realitas yang jauh lebih dingin, mungkin pergeseran kultural ini sama sekali tidak menawarkan kemewahan bernama ‘pilihan’. Dan alhasil, bagi sebagian besar generasi kiwari, menjadi nomaden di tanah sendiri menjadi satu-satunya skenario rasional yang tersisa di atas meja hari ini.